Jakarta, 17 November 2026 – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi munculnya desakan masyarakat agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuka dokumen ijazah pendidikan mereka kepada publik. Tuntutan tersebut menjadi perhatian di tengah meningkatnya pembahasan mengenai transparansi riwayat pendidikan pejabat negara. Sebagian masyarakat menilai keterbukaan dokumen akademik dapat membantu memastikan bahwa wakil rakyat memenuhi persyaratan yang ditetapkan ketika mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Persoalan ini juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pejabat mengenai latar belakang pendidikan mereka. Namun, keterbukaan dokumen tetap perlu mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai akses informasi dan perlindungan data pribadi.
Desakan untuk membuka ijazah seluruh anggota DPR muncul seiring berkembangnya perdebatan mengenai keaslian dokumen pendidikan sejumlah tokoh publik. Dalam konteks pemilihan legislatif, setiap calon anggota DPR diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan diperiksa melalui proses administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena itu, pembahasan mengenai keterbukaan ijazah tidak dapat dilepaskan dari mekanisme verifikasi yang telah dilakukan pada tahapan pemilu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana dokumen tersebut dapat diakses masyarakat setelah calon terpilih menjalankan tugas sebagai anggota parlemen.
Menanggapi tuntutan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11/2026), Dasco menjelaskan bahwa informasi persyaratan pendidikan anggota DPR sebenarnya telah tersedia melalui KPU sejak proses pencalonan. Menurutnya, masyarakat dapat menelusuri data calon legislatif yang sebelumnya diserahkan ketika mengikuti pemilihan umum. Ia menegaskan bahwa dokumen administrasi, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, merupakan bagian dari persyaratan yang diperiksa penyelenggara pemilu. Dengan demikian, Dasco mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang tersedia di KPU apabila ingin mengetahui latar belakang pendidikan anggota dewan. Meski begitu, pernyataannya belum secara khusus menjawab apakah DPR akan mengadakan pemeriksaan ulang terhadap seluruh ijazah anggota yang saat ini menjabat.
Tuntutan keterbukaan tersebut juga disampaikan melalui petisi daring di Change.org yang digagas Farida Octavia. Hingga Selasa siang, petisi itu telah memperoleh sekitar 21.600 tanda tangan dari masyarakat. Petisi tersebut memuat tiga permintaan utama, yakni keterbukaan dokumen pendidikan seluruh anggota DPR, verifikasi ulang keabsahan ijazah oleh lembaga berwenang, serta kesediaan anggota dewan memperlihatkan dokumen akademik mereka secara sukarela. Penggagas petisi menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Permintaan pemeriksaan ulang juga diarahkan agar proses verifikasi dilakukan secara transparan dan independen tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa turut memberikan tanggapan dengan mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap terdapat persoalan pada latar belakang pendidikan anggota dewan. Menurutnya, informasi mengenai pendidikan para legislator dapat ditelusuri melalui data yang tersedia di DPR maupun KPU. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan bahwa pemeriksaan keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan merupakan kewenangan KPU sesuai ketentuan perundang-undangan. Perbedaan antara keterbukaan riwayat pendidikan dan pemeriksaan keaslian dokumen menjadi aspek penting dalam pembahasan tersebut. Ke depan, tindak lanjut terhadap petisi akan bergantung pada kewenangan masing-masing lembaga serta mekanisme resmi yang digunakan untuk memenuhi permintaan informasi publik.