Program Besar di Bidang Kesehatan
Jakarta, 28 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 66 rumah sakit baru yang akan difokuskan di wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah kepulauan. Program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses layanan kesehatan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pidatonya di Istana Negara, Prabowo menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas, tanpa terkecuali.
“Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang ditolak atau kesulitan berobat hanya karena tinggal di daerah terpencil. Kehadiran rumah sakit ini adalah bukti nyata negara hadir,” tegasnya.
Fokus Daerah Pembangunan
Rumah sakit baru ini akan tersebar di:
- Papua dan Papua Barat Daya (12 RS)
- Maluku dan Maluku Utara (10 RS)
- NTT dan NTB (9 RS)
- Kalimantan perbatasan (8 RS)
- Sulawesi utara dan selatan (7 RS)
- Sumatera bagian utara dan tengah (10 RS)
- Kepulauan kecil dan perbatasan laut (10 RS)
Setiap rumah sakit akan dilengkapi fasilitas IGD, ruang operasi standar, laboratorium, hingga layanan telemedicine agar bisa terkoneksi dengan pusat-pusat kesehatan di kota besar.
Anggaran dan Skema Pembiayaan
Pembangunan 66 RS ini akan menggunakan kombinasi anggaran APBN 2025–2028 serta investasi dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara yang dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan. Total anggaran diperkirakan mencapai Rp 35 triliun.
Menteri Kesehatan Dante Saksono menyebut proyek ini akan dilakukan bertahap mulai akhir 2025, dengan target 20 rumah sakit selesai pada 2026.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Selain meningkatkan layanan kesehatan, pembangunan RS ini juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga medis dan non-medis di daerah. Program ini akan membuka peluang bagi dokter muda, perawat, hingga tenaga laboratorium untuk ditempatkan di wilayah terpencil dengan insentif khusus.
Bagi masyarakat lokal, kehadiran rumah sakit akan mengurangi biaya transportasi berobat ke kota besar, sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
Pandangan Pengamat
Pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin, dr. Rahayu Mulyani, menilai program ini strategis tetapi perlu diiringi dengan pemerataan tenaga medis.
“Masalah utama bukan hanya infrastruktur, tetapi juga distribusi dokter spesialis. Pemerintah harus menjamin tenaga medis mau ditempatkan di daerah terpencil,” ujarnya.
Kesimpulan
Rencana pembangunan 66 rumah sakit baru oleh Presiden Prabowo menjadi tonggak penting dalam pemerataan kesehatan nasional. Tantangannya ada pada konsistensi anggaran, distribusi tenaga medis, dan pengawasan agar proyek ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat di pelosok negeri.