Jakarta, 18 September 2026 – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di Badan Legislasi DPR berlangsung alot ketika anggota dewan dan pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah pada Jumat. Perdebatan muncul dalam sejumlah substansi penting, mulai dari jaminan kompensasi bagi masyarakat, penyelesaian konflik agraria hingga pembentukan badan khusus yang akan menangani reforma agraria. DPR sebelumnya telah menetapkan rancangan tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR pada 8 September 2026. Pembahasan kemudian dilanjutkan bersama pemerintah dengan target menghasilkan kerangka hukum yang mampu menangani konflik pertanahan lintas sektor. Namun, sejumlah rumusan belum memperoleh kesepakatan sehingga pembahasannya harus dilanjutkan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan kompleksitas pengaturan reforma agraria karena bersinggungan dengan banyak kementerian, lembaga dan aturan sektoral.
Salah satu perdebatan berkaitan dengan jaminan kompensasi terhadap tanah masyarakat yang masuk dalam proses penyelesaian konflik agraria. Sejumlah anggota Baleg menginginkan perlindungan terhadap hak masyarakat dirumuskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian ketika ketentuan tersebut diterapkan. Pemerintah pada sisi lain memberikan sejumlah catatan terhadap rumusan yang terdapat dalam draf inisiatif DPR. Perdebatan juga menyentuh posisi masyarakat adat dan perseorangan yang memiliki hubungan dengan tanah yang menjadi objek konflik. Anggota dewan menilai mekanisme penyelesaian harus memberikan kepastian sekaligus mencegah masyarakat kehilangan hak tanpa proses yang jelas. Rumusan akhir mengenai kompensasi masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut agar dapat diterapkan tanpa berbenturan dengan ketentuan hukum lainnya.
Pembentukan lembaga yang akan menangani reforma agraria juga menjadi salah satu pembahasan yang belum selesai. Draf DPR sebelumnya memuat gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi reforma agraria secara nasional. Namun, dalam pembahasan bersama pemerintah, nomenklatur badan tersebut masih dipending karena terdapat pandangan agar penamaan lembaga tidak dikunci secara langsung dalam undang-undang. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam menentukan struktur dan nomenklatur lembaga pemerintahan. DPR dan pemerintah masih mencari formulasi yang dapat memastikan reforma agraria memiliki kelembagaan kuat tanpa menimbulkan persoalan dalam struktur pemerintahan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah hubungan lembaga reforma agraria dengan mekanisme peradilan yang selama ini menangani sengketa pertanahan. Baleg menilai posisi dan kewenangan lembaga harus dijelaskan secara tegas agar tidak terjadi tumpang tindih ketika sebuah konflik telah atau sedang diproses melalui pengadilan. Pertanyaan yang dibahas mencakup kapan lembaga dapat terlibat dan sejauh mana kewenangannya dalam membantu penyelesaian konflik. Kejelasan tersebut dinilai penting karena sengketa agraria dapat melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah maupun pemegang hak lainnya. RUU juga diarahkan untuk mengatasi tumpang tindih aturan antara sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan serta pengelolaan wilayah pesisir. Sinkronisasi menjadi salah satu tantangan utama karena masing-masing sektor telah memiliki kerangka hukum dan kewenangan tersendiri.
RUU Reforma Agraria sendiri memuat 70 pasal yang terbagi dalam 16 bab dan dirancang untuk memperkuat penyelesaian konflik serta mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Sejumlah anggota DPR berpandangan reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi maupun sertifikasi tanah, tetapi harus menyelesaikan akar konflik dan memberikan kepastian terhadap hak masyarakat. Di sisi lain, sejak tahap penyusunan juga muncul pandangan yang mempertanyakan urgensi serta efektivitas pembentukan undang-undang baru apabila tidak mampu menyelaraskan regulasi sektoral yang sudah berlaku. Perbedaan tersebut membuat pembahasan harus memperhatikan konsekuensi setiap ketentuan terhadap sistem pertanahan nasional. Pemerintah dan DPR juga perlu memastikan aturan baru tidak justru menciptakan kewenangan yang saling bertabrakan. Karena itu, pembahasan DIM menjadi tahap penting untuk mempertemukan pandangan kedua pihak.
Baleg sebelumnya menargetkan pembahasan RUU Reforma Agraria dapat diselesaikan menjelang Hari Tani Nasional pada 24 September 2026. Target tersebut membuat rangkaian rapat dilakukan secara intensif setelah rancangan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Meski demikian, penyelesaian tetap bergantung pada tercapainya kesepakatan mengenai substansi yang masih diperdebatkan, termasuk kelembagaan, kompensasi dan mekanisme penyelesaian konflik. DPR dan pemerintah masih harus menyelesaikan pembahasan tingkat pertama sebelum rancangan dapat dibawa menuju tahapan pengambilan keputusan berikutnya. Isu reforma agraria mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan penguasaan tanah, konflik berkepanjangan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemegang hak lainnya. Pembahasan berikutnya akan menentukan sejauh mana perbedaan pandangan DPR dan pemerintah dapat dipertemukan dalam rumusan akhir RUU tersebut.