Jakarta, 8 September 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana integrasi dengan Badan Geologi untuk memperkuat sistem pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan lembaganya akan melaksanakan kebijakan pemerintah apabila rencana tersebut nantinya benar-benar diputuskan. Menurutnya, tujuan utama dari setiap perubahan kelembagaan harus mengarah pada peningkatan efektivitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. BMKG dan Badan Geologi selama ini juga telah bekerja sama dalam berbagai aspek kebencanaan meskipun berada dalam struktur kelembagaan yang berbeda. Kedua lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memantau berbagai fenomena kebumian. Karena itu, BMKG memastikan pelayanan informasi kebencanaan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah pembahasan mengenai kemungkinan perubahan struktur tersebut.
Guswanto menjelaskan BMKG dan Badan Geologi selama ini merupakan mitra strategis yang memiliki salah satu misi sama, yakni menjaga keselamatan masyarakat dari risiko bencana geofisika. Kerja kedua lembaga saling berkaitan terutama dalam rantai informasi mengenai gempa bumi, aktivitas gunung api, dan potensi tsunami. Data dari berbagai sistem pemantauan harus dianalisis dan dipertukarkan secara cepat karena sejumlah fenomena kebumian dapat memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Dalam kondisi erupsi gunung api misalnya, informasi aktivitas vulkanik dari Badan Geologi dapat dilengkapi dengan data meteorologi mengenai arah dan kecepatan angin yang dimiliki BMKG untuk memperkirakan pergerakan abu vulkanik. Koordinasi tersebut menjadi semakin penting ketika dampak aktivitas gunung api menjangkau permukiman maupun jalur penerbangan. BMKG menilai penguatan koordinasi menjadi salah satu unsur penting dalam meningkatkan kemampuan mitigasi bencana nasional.
Wacana pengintegrasian kedua lembaga muncul setelah Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas penanganan bencana secara hibrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah bencana dan kondisi darurat yang terjadi di berbagai daerah, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, serta perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam rapat itu, Prabowo menyoroti posisi Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire sehingga menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api yang tinggi. Presiden meminta pemantauan terhadap aktivitas kebumian dilakukan secara terus-menerus dan koordinasi antarinstansi diperkuat. Di hadapan Kepala Badan Geologi Lana Saria dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Prabowo kemudian membuka kemungkinan mengintegrasikan Badan Geologi dengan BMKG. Namun, Presiden menegaskan gagasan tersebut masih akan dibahas dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Badan Geologi saat ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan BMKG merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Perbedaan struktur tersebut membuat penggabungan kedua lembaga membutuhkan kajian kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, anggaran, hingga pembagian kewenangan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu memastikan integrasi tidak mengurangi fungsi teknis yang selama ini telah berjalan di masing-masing lembaga. Badan Geologi memiliki cakupan pekerjaan yang tidak hanya berhubungan dengan gunung api dan kebencanaan, tetapi juga mencakup aspek geologi lainnya. Sementara BMKG memiliki tanggung jawab luas dalam penyediaan informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan peringatan dini tsunami. Karena itu, bentuk integrasi yang nantinya dipertimbangkan pemerintah masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
BMKG menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pembahasan perubahan kelembagaan akan mengganggu pelayanan informasi kebencanaan. Fungsi pemantauan, analisis, dan penyebaran informasi mengenai ancaman bencana tetap berjalan secara operasional selama 24 jam. Sistem tersebut bahkan diharapkan dapat semakin diperkuat apabila pemerintah nantinya mengambil kebijakan baru terkait koordinasi kelembagaan. Kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting karena masyarakat membutuhkan peringatan yang mudah dipahami dan dapat segera digunakan untuk mengambil tindakan keselamatan. Infrastruktur pengamatan juga harus tetap dipelihara agar data yang diterima pusat monitoring memiliki kualitas yang memadai. BMKG memandang penguatan sistem peringatan dini tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur organisasi, tetapi juga membutuhkan teknologi, sumber daya manusia, komunikasi publik, serta kesiapan anggaran.
Pembahasan tersebut muncul bersamaan dengan perhatian pemerintah terhadap peningkatan anggaran mitigasi dan penanganan bencana. Prabowo menilai pengalaman menghadapi berbagai kejadian bencana menjadi pelajaran untuk memperkuat kesiapan Indonesia sebelum keadaan darurat terjadi. Pemerintah ingin pendekatan penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada respons setelah kejadian, tetapi semakin kuat pada tahap mitigasi dan pencegahan. Ketersediaan peralatan pemantauan, teknologi peringatan dini, sarana komunikasi, hingga kapasitas petugas di lapangan menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipersiapkan. Pemerintah juga ingin memiliki perencanaan mitigasi bencana yang lebih menyeluruh mengingat karakter ancaman berbeda di setiap wilayah. BMKG melihat dukungan anggaran tersebut penting untuk menjaga alat operasional utama sekaligus meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Guswanto menjelaskan pemeliharaan peralatan menjadi salah satu tantangan karena BMKG menjalankan pelayanan secara terus-menerus tanpa mengenal hari libur. Peralatan pengamatan cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami tersebar di berbagai daerah sehingga membutuhkan perawatan berkala agar tetap berfungsi. Dengan keterbatasan yang ada, strategi pemeliharaan harus dilakukan secara bergantian berdasarkan prioritas kebutuhan. Selain peralatan, edukasi publik juga membutuhkan dukungan karena informasi teknis baru memiliki manfaat maksimal apabila masyarakat memahami tindakan yang harus dilakukan setelah menerima peringatan. Peningkatan literasi kebencanaan menjadi penting terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan gempa, tsunami, cuaca ekstrem, maupun erupsi gunung api. Penguatan anggaran mitigasi karena itu diharapkan tidak hanya menyentuh teknologi, tetapi juga membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta wacana penggabungan BMKG dan Badan Geologi dikaji secara matang sebelum pemerintah mengambil keputusan. Menurutnya, kedua lembaga memiliki tugas dan penugasan yang berbeda sehingga manfaat maupun konsekuensi dari integrasi harus diperhitungkan terlebih dahulu. DPR pada prinsipnya terbuka memberikan dukungan apabila hasil kajian menunjukkan penyatuan tersebut mampu meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanganan bencana. Namun, perubahan struktur kelembagaan tidak boleh dilakukan sekadar untuk menyederhanakan organisasi tanpa menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan lebih lanjut juga dapat dilakukan melalui alat kelengkapan DPR atau komisi yang memiliki keterkaitan dengan bidang tersebut. Efektivitas, pembagian kewenangan, kebutuhan anggaran, dan manfaat langsung terhadap keselamatan masyarakat akan menjadi sejumlah aspek penting dalam pembahasan.
Dukungan terhadap peningkatan anggaran mitigasi bencana juga muncul dari parlemen dengan catatan penggunaannya harus memberikan hasil yang lebih baik. Indonesia memiliki karakter geografis dan geologis yang membuat risiko bencana tidak dapat sepenuhnya dihindari, sehingga investasi pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai sangat penting. Penguatan jaringan sensor, peningkatan akurasi informasi, modernisasi peralatan, serta percepatan distribusi peringatan dapat membantu mengurangi risiko korban ketika bencana terjadi. Pada saat bersamaan, koordinasi antara BMKG, Badan Geologi, BNPB, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga lainnya harus berjalan tanpa hambatan birokrasi. Integrasi data menjadi salah satu bagian penting karena keputusan dalam situasi darurat membutuhkan informasi dari berbagai sumber dalam waktu singkat. Pemerintah diharapkan memastikan setiap perubahan kelembagaan justru mempercepat proses tersebut dan bukan menambah rantai koordinasi baru.
Untuk saat ini, belum ada keputusan resmi bahwa BMKG dan Badan Geologi akan dilebur menjadi satu lembaga. Pernyataan Presiden masih berupa wacana yang akan dikaji untuk mencari struktur paling efektif dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi ancaman bencana. BMKG memilih bersikap siap mengikuti kebijakan pemerintah sembari memastikan seluruh fungsi pemantauan, analisis, dan penyampaian informasi tetap berlangsung normal. Pengalaman menghadapi erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, hingga berbagai bencana hidrometeorologi menunjukkan kebutuhan koordinasi lintas lembaga semakin besar. Pemerintah selanjutnya akan menentukan apakah penguatan tersebut cukup dilakukan melalui peningkatan kerja sama dan integrasi sistem atau membutuhkan perubahan struktur organisasi yang lebih luas. Apa pun bentuk yang dipilih, keselamatan masyarakat, kecepatan peringatan dini, keakuratan informasi, dan efektivitas mitigasi diharapkan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan masa depan hubungan BMKG dan Badan Geologi.